Jambi – Menaikan Devisa negara salah satunya bersumber dari batubara kenapa sampai sekarang ketidakberesan dalam tata kelola batubara di Jambi tidak segera selesai, haruskah Presiden Prabowo Subianto bertindak untuk menertibkan bisnis batubara di Jambi.
Dalam kesempatan ini Lumbung Informasi Rakyat LIRA PROV JAMBI ditemui awak media menanggapi kesemrawutan tata kelola batu bara disebabkan adanya kepentingan ganda yakni kekuasaan dan bisnis pribadi dalam hal ini pemangku kebijakan bila ini terus menerus dicampur aduk maka selama inilah persoalan tak pernah selesai termasuk batu bara Dijambi .
Menurut Yulianto gubernur Lumbung Informasi Rakyat LIRA PROV JAMBI menyoroti berbagai persoalan yang tak kunjung selesai, dalam hal ini yakni mulai dari
1. mandeknya proyek jalan khusus batubara,
2. Tidak jelas aturan yang mengatur penertiban penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk batubara
3. Hingga dugaan penghindaran pajak dan royalti yang merugikan negara.
Seharusnya APH dalam hal ini kepolisian dan KPK sudah harus turun tangan mengusut dugaan keterlibatan mafia batubara dalam skema bisnis gelap ini atau Presiden Prabowo sekalian turun tangan, jangan biarkan mafia batubara terus merajalela di Jambi! yang berdampak terhadap kerugian negara dan rakyat pun sengsara, tapi mereka tetap untung besar.
Yulianto juga mengajak semua lapisan masyarakat terus pro aktif dalam menyikapi yang namanya batu bara Salah satu yang menjadi isu utama yang adalah sudah saatnya adanya penertiban Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk batubara, yang diduga menjadi celah bagi pengusaha batubara menghindari pajak dan royalti.
Data dari Direktorat Kepelabuhan Dirjen Perhubungan Laut menunjukkan bahwa di Jambi ada 59 TUKS, diantaranya tersebar diPelabuhan
1. Pelabuhan Talang duku (46 TUKS)
2. Muara Sabak (2 TUKS)
3. Kuala Tungkal (11 TUKS).
menurut sumber terpercaya Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga telah menemukan 11 TUKS yang aktif digunakan untuk ekspor batubara.
Menurut saya Kalau ini terus dibiarkan dan tidak ditertibkan, yakni TUKS akan berpotensi jadi jalur distribusi ilegal batubara. Negara jelas akan dirugikan karena pajak dan royalti yang seharusnya disetor ke kas negara malah hilang!” kata Yulianto lira Jambi.
Saya berharap masyarakat harus ikut mendesak Presiden Prabowo dan KPK untuk segera mengaudit semua TUKS yang ada di Jambi.
Karena Selain penyalahgunaan TUKS menurut Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) PROV JAMBI kenapa mandek proyek jalan khusus batubara yang seharusnya menjadi solusi atas kemacetan akibat ribuan truk batubara yang memenuhi jalan umum, ingatnya kenapa salah satu tokoh Jambi bang Usman Ermulan menyarankan batu bara lewat sungai ini bukan berarti tidak dilanjutkannya pembangunan jalan khusus batu bara yang panjangnya lebih dari 200 km, sungai hanya alternatif untuk mengantisipasi supaya batu bara terus bisa berjalan sehingga target menaikan produksi dan devisa negara tetap berjalan bukan sungai bisa dilewati jalan khusus tidak diurus kelanjutannya.
apakah Jalan khusus batubara tidak kunjung selesai ada yang bermain main disini ya imbuh Yulianto, karena kalau ini terus menerus dibiarkan bisa-bisa mafia batubara malah dengan leluasa pakai jalur sungai dan terus membangun dan memanfaatkan pelabuhan ilegal. Siapa yang sebenarnya diuntungkan?” ujar Yulianto, ingat ya masyarakat yang setiap hari terkena dampak kemacetan akibat angkutan batubara. saya dalam hal ini meminta KPK untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam bisnis batubara di Jambi. antaranya:
1. Penyalahgunaan TUKS untuk aktivitas ekspor batubara.
2. Dugaan penghindaran pajak dan royalti yang merugikan negara.
3. Lambannya penyelesaian jalan khusus batubara.
4. Dugaan keterlibatan pengusaha kelas kakap dan oknum pejabat dalam skema mafia batubara.
Kalau KPK serius, mau mengaudit semua transaksi di TUKS maka akan terlihat siapa yang bermain main di balik bisnis ini.
Jika tidak ada tindakan nyata, saya khawatir akan terus menjadi ladang permainan mafia batubara, di mana hukum hanya berlaku bagi yang kecil, sementara pengusaha besar terus menikmati keuntungan tanpa perlindungan hukum.
Saya meminta Presiden Prabowo, jangan diam saja! Jika mafia batubara tidak ditindak, berarti negara ini benar-benar sudah dikuasai mereka, tegas Yulianto.
(Merah/Yk/Hyd)
