Sinergi Dinas ESDM dan Satgas Migas-Minerba Forkom Ormas: Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Jambi

Jambi – Senen, 3 Februari 2025. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Migas dan Minerba dari Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan (Forkom Ormas) Provinsi Jambi.

Rapat ini berlangsung di Kantor Dinas ESDM Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si, Sekretaris Dinas Puji Mahwito, S.E., M.AP, serta jajaran staf 

Dari pihak Forkom Ormas, hadir Ketua Umum Forkom Ormas Jambi, Adean Teguh, S.T., S.H., beserta Tim Satgas Pengawasan Migas dan Minerba (SPAMM).

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Tim SPAMM, Farid Akmal, memaparkan berbagai program dan isu strategis yang akan dikoordinasikan bersama Dinas ESDM. Visi utama yang diusung adalah mendorong kemandirian Provinsi Jambi dalam mengelola sumber daya alam (SDA) sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM, Tandry Adi Negara, menegaskan bahwa sinergi antara Satgas dan Dinas ESDM akan berdampak positif bagi tata kelola sektor Migas dan Minerba di Jambi. “Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan terkait sektor ini. Satgas dapat berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat, sehingga persoalan yang ada dapat diselesaikan sesuai regulasi yang berlaku,” ungkapnya

Salah satu permasalahan yang dibahas dalam rapat adalah dampak kegiatan pengeboran sumur minyak oleh Pertamina EP Jambi di Desa Kasang Lopak Alai, kecamatan Kumpeh Ulu, kabupaten Muaro Jambi. 

Sebelumnya, masyarakat desa Lopak Alai kecamatan Kumpeh Ulu, kabupaten Muaro Jambi, terutama kelompok ibu-ibu, menggelar aksi demonstrasi menuntut ganti rugi atas retaknya bangunan rumah mereka akibat aktivitas pengeboran.

Foto: Adean Teguh,ST,.SH Ketum Forkom Ormas Jambi

Satgas telah turun ke lokasi untuk menginventarisasi temuan dan permasalahan, serta memastikan apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dijalankan dengan benar oleh Pertamina. “Kami akan melakukan cross-check terhadap pelaksanaan SOP dan mendorong agar tuntutan masyarakat segera direalisasikan,” jelas Farid Akmal

Selain itu, Satgas juga tengah mengevaluasi tuntutan warga terkait Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pertamina untuk desa Kasang Lopak alai, tersebut

Dalam rapat koordinasii tersebut Satgas juga memaparkan beberapa subtema program pengawasan yang menjadi fokus utama, antara lain:

1. Keamanan Pipa Distribusi dan Transportasi Migas

o Mengawasi keamanan pipa gas dan minyak bumi sebagai objek vital nasional.

2. Distribusi BBM ke SPBU

o Memastikan kualitas, kemurnian, dan kuota BBM, baik untuk konsumsi umum maupun industri.

3. Jaminan Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan

o Mengawasi implementasi reklamasi tambang batu bara dan pemanfaatan kembali lahan bekas tambang.

4. Penataan dan Pengelolaan Transportasi Batu Bara dan Galian C

o Mengatur distribusi angkutan darat dan sungai agar lebih efisien dan sesuai regulasi.

5. Pemanfaatan Dana CSR/TJSL

o Memastikan program CSR perusahaan Migas dan Minerba benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.

6. Penegakan Aturan K3 dan AMDAL

o Mendorong penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Amdal dalam seluruh kegiatan pertambangan dan migas.

7. Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Galian C

o Mengawasi titik koordinat izin tambang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI)

Mengambil langkah tegas dalam menangani praktik pertambangan ilegal di Jambi

Pada akhir rapat, Ketua Umum Forkom Ormas Provinsi Jambi, Adean Teguh,, S.T,S.H menyatakan kesiapan Forkom untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan sektor Migas dan Minerba. “Kami siap mendukung program yang berpihak kepada masyarakat dan memastikan implementasi aturan berjalan sesuai kepentingan publik,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi. Diharapkan sinergi ini mampu menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan SDA, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.

 

(Red/Yk/Syaiful Iskandar)

Related posts